MOKO (MOBIL TOKO)

KENDALA-KENDALA JUALAN DIMOBIL

Banyak kendala dan resiko berjualan dimobil, namun kita menyikapinya dengan selalu menjadikan semua itu , semangat untuk terus maju.

-Pertama kali merintis usaha moko, pihak leasing mobil meminta persyaratan seperti surat nikah, kartu keluarga dll.
Dealer menganggap kita tidak dipercaya.
Tapi kalau usaha kita maju, justru dealer mobil yang menawarkan moko.

-Beberapa kali moko diusir petugas ketertiban karena dianggap mengganggu jalan.
Kita jelaskan bahwa Moko tidak mengganggu jalan, berbeda dengan pedagang kaki lima.

-Kalau musim hujan, omset penjualan bisa turun 30%.
Moko harus berkeliling menjajakan produk dan mendatangi tempat yang sedang ada acara.

Grosir pakaian tanah-abang.net

TELEKOMUNIKASI

INVESTASI ASING DILARANG BANGUN MENARA

Pengamat ekonomi dari The Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Pande Radja Silalahi mengatakan, pertimbangan Menkominfo tentang larangan investasi, ini tidak masuk akal.
Ini urusan kontruksi, bukan komunikasi.
Kita dibicarakan didunia internasional karena inkonsistensi hukum sebab peraturan menteri ini melanggar aturan hukum dalam UU Penanaman Modal tahun 2007.

Meskipun menara telekomunikasi dibangun asing, faktanya tetap saja pekerjanya orang Indonesia.
Industri telekomunikasi yang sedang tumbuh, tidak perlu dibatasi regulasi.

Menurut Ketua Masyarakat Telematika Indonesia, lebih baik melibatkan investasi asing untuk bangun menara .

Dibutuhkan investasi sebesar Rp 70 triliun hingga Rp 120 triliun bagi pembangunan menara, juga lebih mudah menuntut investor bila ada masalah.
Ketika terjadi kelangkaan bahan baku , seperti baja , investor asing diharapkan membantu.

Kepala BKPM ( Badan Koordinasi Penanaman Modal) mengatakan, aturan Menkominfo tentang larangan bagi perusahaan asingdalam bisnis infrastruktur menara telekomunikasi tidak akan mempengaruhi iklim investasi Indonesia.

Bisnis penyediaan menara telekomunikasi tidak membutuhkan teknologi tertentu.
Karena itu, perlu diberikan peluang yang besar bagi pengusaha dalam negeri.

Grosir pakaian tanah-abang.net

BISNIS KAPAL

BANK ENGGAN BIAYAI BISNIS KAPAL

Perbankan lokal enggan membiayai sektor usaha perkapalan dan pelayaran, walaupun industri ini membutuhkan pinjaman US $ 3,7 miliar hingga 2010.

Penyaluran untuk perkapalan dan pelayaran cuma Rp 9,8 triliun hingga akhir 2007.
Tidak sampai 1 persen dari total kredit perbankan yang melebihi Rp 1.000 triliun.

Karena kurang informasi , perbankan menilai industri pelayaran dan perkapalan beresiko tinggi.

Ironisnya, Jepang justru menawarkan pinjaman pengadaan kapal US $ 200 juta dengan suku bunga hanya 1,3 persen pertahun.

Sejumlah pelaku industri perkapalan mengeluhkan susahnya memperoleh kredit perbankan lokal.
Mereka belum bisa menerima kapal sebagai jaminan.

BUMN

PRIVATISASI BUMN

Presiden Direktur Pefindo (Pemeringkat Efek Indonesia) menyarankan pemerintah untuk tidak menunda privatisasi 36 Badan Usaha Milik Negara.

Apalagi bila alasannya hanya soal harga saham di bursa Indonesia yang sedang merosot.

Tujuan privatisasi bukan hanya untuk mencari laba dari penjualan saham , tetapi juga berguna untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperluas jaringan dan mendukung tata kelola perusahaan yang baik.

Menteri Keuangan menyatakan, penjualan saham BUMN pada saat kondisi pasar modal terpuruk, tidak menguntungkan pemerintah maupun BUMN tersebut.

Oleh karena itu target hasil penjualan saham 36 BUMN sebesar Rp 1,5 triliun yang digunakan untuk menutup sebagian defisit APBN 2008 akan dirasionalisasi.

Sekretaris Kementerian BUMN menyatakan bahwa pihaknya akan meminta izin DPR agar target tambahan dana dari privatisasi BUMN diganti dari sumber lain.

JURUS SAKTI WARREN BUFFETT

JURUS-JURUS INVESTASI ORANG TERKAYA DI DUNIA

-Jangan pernah membuat keputusan investasi karena saran orang lain.

-Jangan beli saham jika anda tidak kuat menghadapi kenyataan bila nilainya turun setengah.
Anda harus memiliki kesabaran dan disiplin untuk mempertahankan saham perusahaan yang mempunyai manajemen dan fundamental yang kuat.

-Belilah saham perusahan-perusahan yang hebat dan pertahankan selama bertahun-tahun.
Jangan beli dan jual saham dengan terburu-buru.

Sumber: internet

UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

SITUS PORNO

Setelah undang-undang Informasi dan transaksi Elektronik diundangkan , diskusi paling hangat justru menyoal pemblokiran situs porno oleh pemerintah.

Semua orang bereaksi, kontroversipun terjadi.

Dinegara maju, aksi memerangi pornografi dilakukan oleh instansi swasta dibidangnya dan organisasi non pemerintah yang peduli .

Ini terkait kapasitas pemerintah yang biasanya memang tak punya keahlian khusus dibidang itu.

Salah satunya melahirkan software filter dibawah naungan organisasi nonprofit Internet Content Rating Association www.icra.org.

Model organisasi nonprofit seperti ini lebih pas karena terhindar dari isu kepentingan proyek.

Organisasi ini memberi kesan, tugas menyelamatkan anak-anak dari pornografi adalah tugas keluarga yang difasilitasi oleh negara.

Di Amerika Serikat, organisasi non pemerintah memberikan pelatihan gratis kepada orang tua.

Mereka diberi pengetahuan soal internet, cara chatting on line , cara berinteraksi di website dan cara menginstall software untuk memproteksi anak-anak.

Pelatihan seperti inilah yang seharusnya diprioritaskan dan manfaatnya lebih luas untuk memajukan dunia internet daripada membangun proyek sebuah organisasi pengontrol website .

RSH (RUMAH SEDERHANA SEHAT)

KENAIKAN RSH BEBANI RAKYAT

Kenaikan Rumah Sederhana Sehat sebesar Rp 6 juta mulai 1 April menyebabkan makin tidak tersentuh masyarakat berpenghasilan rendah, termasuk pegawai negeri sipil.

Kenaikan harga RSH untuk menyesuaikan kenaikan harga material bangunan seharusnya mempertimbangkan daya beli masyarakat.

Kemampuan masyarakat berpenghasilan rendah untuk membeli rumah merosot akibat harga bahan pokok yang mahal dan perlemahan ekonomi.

Sedangkan pendapatan tidak mengalami peningkatan yang signifikan.

Harga RSH yang naik akan semakin membebani masyarakat berpenghasilan rendah dan memicu program rumah bersubsidi itu rawan salah sasaran.

Pemerintah perlu mengevaluasi secara serius efektivitas program perumahan rakyat serta menyusun strategi untuk menghindari subsidi perumahan dinikmati oleh kelompok masyarakat yang tidak berhak.